nusantarakini.co, Samarinda – Kelangkaan gas LPG bersubsidi di sejumlah wilayah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan kondisi ini telah berulang kali terjadi dan berdampak signifikan pada masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Sudah saatnya masyarakat menyuarakan ketidakpuasan. Pertamina harus bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi,” kata Rohim.

Ia menilai, persoalan kelangkaan LPG bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga berpotensi melibatkan praktik-praktik tidak sehat seperti sindikasi atau permainan harga.

“Kalau memang pasokan diklaim cukup, lalu kenapa harga di lapangan bisa melonjak dari Rp18.000 menjadi Rp70 ribu bahkan Rp80 ribu per tabung?” ujarnya.

Rohim menekankan bahwa tanggung jawab distribusi LPG bersubsidi sepenuhnya berada di tangan Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan pemerintah. Namun, ia juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan keluhan agar persoalan ini mendapat perhatian serius.

Langkah penanganan yang bersifat struktural, lanjut Rohim, membutuhkan intervensi pemerintah pusat, mengingat Pertamina berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengawasan langsung. Namun, aspirasi masyarakat tetap penting untuk disuarakan sebagai bagian dari pengawasan publik,” pungkasnya. (N/ADV/SS)