nusantarakini.co, Samarinda – Penanganan banjir yang terjadi di pusat Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, distribusi bantuan pasca banjir dinilai belum merata, sehingga masih ada warga atau kepala keluarga (KK) yang tidak mendapat bantuan.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mengungkapkan bahwa persoalan ini terjadi bukan semata akibat kelalaian pemerintah, melainkan juga dipicu konflik internal di antara warga yang terdampak.

“Bantuan pasca banjir sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota di beberapa titik melalui pihak RT dan camat. Tapi saya juga mendapat laporan bahwa di beberapa titik terjadi keributan karena ada warga atau KK yang tidak kebagian bantuan,” ungkap Adnan.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, keributan yang terjadi lebih banyak dipicu masalah internal antarwarga, sehingga berdampak pada pendistribusian bantuan sosial yang tidak merata.

Ia menyarankan agar ke depan pemerintah kota, khususnya Dinas Sosial, menyediakan dapur umum saat terjadi bencana. Menurutnya, langkah ini lebih efektif dan menjamin bantuan tersalurkan tepat sasaran.

“Seharusnya dari pihak Dinas Sosial mengadakan dapur umum agar tidak terjadi permasalahan serupa,” tandasnya.

Selain itu, Adnan juga menekankan pentingnya peran RT dan camat dalam mengatur distribusi bantuan agar lebih terkoordinasi dan merata di lapangan. (N/ADV/SS)