nusantarakini.co, Samarinda – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali menjadi momok bagi masyarakat Kalimantan Timur, termasuk di Kota Samarinda. Persoalan yang kerap berulang setiap tahun ini tak hanya soal ketersediaan, tetapi juga adanya dugaan permainan harga yang dilakukan sejumlah oknum pengecer.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan bahwa Pertamina harus bertanggung jawab penuh atas persoalan distribusi gas subsidi tersebut. Ia menilai pengawasan distribusi LPG 3 kg selama ini masih sangat minim.

“Sering sekali kejadian seperti ini berulang tiap tahun, baik di Kota Samarinda maupun kota-kota lain di Kalimantan Timur. Saya rasa kita perlu memanggil Pertamina, karena mereka yang mengatur dan bertanggung jawab atas distribusi gas LPG 3 kg,” ujar Adnan.

Adnan mengungkapkan, dirinya menerima laporan adanya warga yang terpaksa berebut gas LPG 3 kg akibat kelangkaan. Kondisi ini diperparah oleh praktik sejumlah oknum yang memainkan harga jual gas melon.

“Banyak laporan di lapangan, harga yang semula Rp18.000 naik menjadi Rp30.000 atau bahkan lebih. Ini akibat kurangnya pengawasan,” tuturnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Adnan menyarankan agar Pemerintah Kota Samarinda membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Ia menilai pengawasan terhadap distribusi gas subsidi perlu dilakukan secara intensif, sama seperti pengawasan pada sektor lain.

“Jika memang ada temuan pelanggaran, itu harus ditindaklanjuti. Karena itu saya menyarankan agar dibentuk Satgas khusus untuk masalah LPG 3 kg. Jangan hanya terbatas pada Satgas penerimaan siswa baru, tetapi juga untuk persoalan-persoalan lain yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (N/ADV/SS)