nusantarakini.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda terus memperkuat fungsi legislatif dengan mendorong kinerja empat Panitia Khusus (Pansus) yang saat ini tengah menggarap berbagai isu strategis daerah. Keempat Pansus tersebut telah merampungkan laporan kinerja enam bulanan sekaligus menyusun rencana kerja lanjutan untuk memastikan kebijakan publik berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa dari empat Pansus aktif, tiga di antaranya telah mengusulkan pembentukan Pansus baru. Usulan tersebut dinilai penting agar pendalaman isu-isu strategis dapat dilakukan lebih fokus, terutama terkait pengawasan kebijakan publik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, satu Pansus yang menangani persoalan pemakaman umum memutuskan memperpanjang masa kerja. Novan menjelaskan, persoalan pemakaman membutuhkan solusi jangka panjang karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta keterbatasan lahan di kota.

“Isu pemakaman tidak bisa selesai cepat. Kita butuh kajian komprehensif, termasuk soal ketersediaan lahan dan kebijakan tata ruang,” jelas Novan.

Selain itu, pembentukan Pansus baru juga diarahkan sebagai respons terhadap isu-isu yang muncul dari dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat. Setiap Pansus akan difokuskan pada tema berbeda, sesuai bidang kerja dan temuan di lapangan.

Secara khusus, Pansus IV yang berada di bawah koordinasi Komisi IV mendapat perhatian lebih. Pansus ini menangani persoalan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, yang masih menjadi tantangan serius di Samarinda.

“Kami fokus pada pencegahan dan penanganan TBC dan HIV/AIDS karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Novan.

Sementara itu, Pansus III sedang menyusun rencana penataan badan jalan kota, termasuk pelebaran jalur dan pengelolaan ruang publik. Proyeksi kerja Pansus ini berkaitan erat dengan tata ruang kota serta kelancaran mobilitas masyarakat.

“Kalau Pansus III mengarah ke pelebaran badan jalan dan perbaikan ruang kota, kita ingin ada pengelolaan yang tidak hanya infrastruktur, tapi juga aksesibilitas,” tambah Novan.

Novan menegaskan, seluruh Pansus didorong bekerja lebih terukur dan transparan. Evaluasi secara berkala dilakukan agar setiap capaian kerja berdampak langsung dan positif bagi warga Samarinda.

“Kami ingin DPRD hadir dengan kebijakan yang responsif, bukan hanya administratif. Itu yang terus kami jaga,” pungkasnya. (N/ADV/Ra)