nusantarakini.co, Samarinda – Ancaman bencana longsor yang kian sering terjadi di Samarinda mendorong Komisi III DPRD untuk mendesak percepatan pembentukan dan penguatan program Kelurahan Tanggap Bencana (Keltana) di seluruh wilayah kota.

Anggota Komisi III, M. Andriansyah menilai Keltana harus menjadi prioritas pemerintah, bukan sekadar program seremonial.

Andriansyah menegaskan, keberadaan Keltana sangat penting agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana, terutama di kawasan rawan longsor. Namun, ia menyoroti selama ini relawan Keltana hanya diakui secara administratif lewat Surat Keputusan (SK), tanpa dukungan nyata dari pemerintah.

“Jangan cuma di-SK-kan. Pemerintah harus mengakui mereka sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana. Harus diberi ruang dan fasilitas,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, relawan Keltana kerap kesulitan menjalankan tugas karena tidak difasilitasi peralatan dasar. Bahkan, untuk kebutuhan sederhana seperti alat pemotong kayu atau perlengkapan identitas lapangan, relawan masih harus berjuang sendiri.

“Kasih mereka senso, rompi. Itu kebutuhan paling dasar. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana mereka mau bergerak,” ujarnya.

Selain penguatan Keltana, Andriansyah juga mendorong konsep keluarga tangguh bencana sebagai pendekatan pencegahan berbasis komunitas. Menurutnya, tanggung jawab kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi harus dimulai dari tingkat keluarga dan lingkungan sekitar.

Dorongan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran warga terhadap titik-titik rawan longsor di Samarinda, terutama ketika curah hujan tinggi membuat kondisi tanah semakin labil.

“Kalau pemerintah serius membangun kota yang tahan bencana, Katana harus jadi prioritas. Ini soal nyawa dan keselamatan warga,” pungkasnya. (N/ADV/Ra)