nusantarakini.co, PPU – Gagasan baru terkait pengelolaan sampah kembali mencuat dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Adjie Noval Endyar, menyuarakan pentingnya pembaruan strategi dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara tersebut.

Kali ini, dia mengusulkan agar sistem pengelolaan sampah tak lagi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta.

“Saya sebenarnya ada ide. Ini kalau bisa masalah sampah jangan dikelola oleh pemerintah tapi diserahkan kepada swasta, pihak ketiga,” ucap Adjie dalam keterangannya saat ditemui pekan ini.

Menurut dia, beban operasional pengangkutan, pemilahan, hingga pemrosesan akhir sampah seharusnya tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi jika berkaca pada terbatasnya jumlah armada, sumber daya manusia, dan anggaran yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Adjie menilai, pola kemitraan dengan pihak ketiga akan memberikan efisiensi, kecepatan, serta kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan dikelola langsung oleh instansi pemerintahan.

“Jadi kalau dengan pihak ketiga, sudah pemerintah tinggal santai aja. Karena tinggal mengatakan, ini kurang, kalau diserahkan kepada pihak ketiga,” lanjutnya.

Konsep ini bukan tanpa preseden. Di sejumlah kota besar, seperti Surabaya, Bandung, dan Bali, pengelolaan sampah berbasis kemitraan dengan pihak swasta atau lembaga masyarakat terbukti memberikan dampak signifikan.

Selain menekan beban APBD, model ini juga menciptakan lapangan kerja baru serta mempercepat inovasi teknologi pengolahan sampah. (ADV)