nusantarakini.co, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi koperasi di daerahnya. Menurutnya, dari sekian banyak koperasi yang terdaftar di PPU, hampir tidak ada yang benar-benar menjalankan prinsip koperasi secara utuh, kecuali koperasi simpan pinjam—dan itu pun masih menyisakan banyak persoalan struktural.

“Di PPU ini, selain koperasi milik perusahaan, koperasi yang benar-benar berjalan itu cuma koperasi simpan pinjam,” kata Thohiron dalam wawancara pekan ini.

Namun, ia buru-buru menambahkan bahwa koperasi simpan pinjam yang ada pun lebih mirip lembaga keuangan mikro yang membebani anggotanya dengan pinjaman, alih-alih memberikan manfaat kolektif sebagaimana semangat koperasi sejati.

“Tapi itu juga sebenarnya bukan koperasi dalam arti sebenarnya. Lebih ke arah pembebanan ke anggota. Yang jalan itu cuma koperasi milik orang-orang tertentu, dan kita tidak tahu siapa pemilik sebenarnya,” lanjutnya.

Kritik ini bukan tanpa dasar. Banyak koperasi simpan pinjam di PPU yang berjalan tertutup dan minim transparansi. Sementara koperasi yang seharusnya menyediakan kebutuhan pokok atau menjawab kebutuhan harian warga justru tak berkembang. Padahal, menurut Thohiron, koperasi jenis ini yang paling relevan dengan ekonomi masyarakat bawah.

“Kalau koperasi yang menyediakan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari, kayaknya berat kalau bukan koperasi milik perusahaan. Harusnya bisa dipelopori oleh pegawai negeri. Misalnya Korpri bikin koperasi,”ujarnya memberi saran.

Gagasan koperasi berbasis instansi, menurut Thohiron, penting untuk membangun ekosistem ekonomi mandiri di lingkup ASN dan lingkar sosialnya. Koperasi Korpri, misalnya, bisa menjadi pelopor dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan sistem distribusi yang jelas.

Selain koperasi berbasis instansi, Thohiron juga mendorong agar desa-desa di PPU mulai membangun koperasi unit desa (KUD) yang sesuai dengan potensi lokal, terutama di sektor pertanian. Ia menyebut peluang koperasi desa sangat besar, misalnya untuk penyediaan pupuk, bibit, hingga sarana produksi pertanian lainnya.

“Kalau sesuai dengan potensi desa, misalnya berbasis komoditi atau hasil pertanian, ya bagus saja kalau ada,”katanya.

Namun, hingga saat ini, ia belum melihat ada koperasi desa yang aktif secara kelembagaan maupun ekonomi. Banyak desa belum mampu membangun sistem kelembagaan yang solid, apalagi dalam skema bisnis kolektif seperti koperasi.

“Tapi sampai sekarang belum ada. Desa sebenarnya bisa membuat koperasi unit desa, misalnya untuk menyediakan pupuk atau obat-obatan,” jelasnya.

Persoalan utama, lanjut Thohiron, tetap berputar pada soal kepengurusan. Banyak koperasi yang stagnan bahkan bubar karena konflik internal, tata kelola yang buruk, atau pengalaman masa lalu yang menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Tapi persoalannya itu-itu saja: kepengurusan. Ada semacam trauma juga, sehingga koperasi tidak jalan maksimal,” pungkasnya. (ADV)