nusantarakini.co, PPU – Wacana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Penajam Paser Utara (PPU) memasuki tahap yang dinanti-nanti, tapi masih penuh tanda tanya. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengingatkan agar program unggulan pemerintah pusat itu tidak hanya menjadi proyek duplikasi dari sistem pendidikan dasar yang sudah ada.

Ia berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan yang benar-benar berbeda dan menyentuh akar persoalan sosial di Indonesia.

“Kalau bisa, SR itu jadi semacam miniatur masyarakat. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah bagus,” ujar Thohiron dalam pernyataannya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat akan memiliki nilai lebih jika dirancang sebagai lingkungan pendidikan yang mencerminkan kehidupan sosial sesungguhnya. Artinya, SR bukan hanya tempat belajar mata pelajaran formal, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, empati, keterampilan hidup, serta penguatan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial.

Ia menegaskan, jika SR hanya dibangun seperti sekolah dasar biasa tanpa pembeda konsep yang kuat, maka kehadirannya tidak akan menjawab persoalan lama dalam dunia pendidikan nasional.

“Tapi kalau Sekolah Rakyat ini hanya seperti SD yang sudah ada, ya tidak menjawab persoalan pendidikan. Keunikan programnya yang nanti bisa jadi nilai tambah, tergantung konsepnya,” jelas Thohiron.

Di tengah harapan itu, Thohiron juga menggarisbawahi masih minimnya kejelasan teknis dari pemerintah pusat terkait desain kelembagaan Sekolah Rakyat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah status pengelolaan: apakah berada di bawah Dinas Pendidikan atau dikelola khusus oleh Kementerian Sosial seperti yang sempat disebutkan dalam berbagai forum.

“Terkait rekrutmen SDM-nya, nanti sistemnya seperti apa? Hubungannya dengan Dinas Pendidikan bagaimana? Apakah satu atap atau dikelola khusus oleh Kemensos? Itu belum jelas juga,” katanya.

Ketiadaan petunjuk teknis (juknis) hingga saat ini juga menjadi catatan serius DPRD. Thohiron mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur hanya ditunjuk untuk empat kabupaten sebagai pelaksana awal program SR, salah satunya adalah PPU. Namun tanpa juknis, pemerintah daerah sulit menyusun dukungan yang konkret, baik dari segi anggaran, kesiapan lahan, maupun penguatan SDM.

“Karena juknisnya belum ada. Di Kalimantan Timur itu baru empat kabupaten yang ditunjuk, salah satunya PPU,” ujarnya. (ADV)