nusantarakini.co, PPU – Polemik status Tenaga Harian Lepas (THL) dan guru swasta kembali menyeruak ke permukaan kebijakan daerah. Di tengah ketidakpastian status dan minimnya jaminan masa depan bagi ribuan tenaga kerja non-ASN, Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, angkat bicara.
Ia menilai persoalan THL dan guru swasta tidak bisa lagi dibiarkan menggantung di tengah kebutuhan nyata layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan.
“Memang dilematis THL ini. Kalau saya jadi Bupati, saya akan angkat (menjadi ASN) itu semuanya,” ujar Thohiron dalam wawancara belum lama ini.
Pernyataan itu mencerminkan sikap tegasnya terhadap masalah yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi memadai.
Dalam pandangannya, keberadaan THL dan guru swasta bukan hanya mengisi kekosongan birokrasi dan ruang kelas, tapi juga menjadi tulang punggung pelayanan dasar di tingkat daerah. Namun realitasnya, mereka terus hidup dalam ketidakpastian status kerja.
“Kalau ada aturan yang membatasi, tabrak saja. Loh, sekarang mau kita korbankan rakyat kita? Kalau kita mau jujur-jujuran, cari pekerjaan sekarang setengah mati,” lanjutnya, menunjukkan kekecewaannya terhadap sistem yang menurutnya terlalu birokratis.
Thohiron menyebut bahwa keberadaan aturan pusat yang membatasi rekrutmen ASN tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan nasib para pekerja lokal. Terutama di daerah seperti PPU, di mana lapangan kerja formal masih terbatas dan ketergantungan terhadap sektor publik cukup tinggi.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah memberikan kepastian dan perlindungan kerja kepada warganya, bukan sekadar menjalankan aturan tanpa mempertimbangkan realitas sosial.
“Apa gunanya pemerintah kalau kita tidak bisa memberi lapangan pekerjaan bagi rakyatnya,” ucapnya dengan nada serius.
“Apalagi guru. Guru itu kalau enggak ada, bagaimana pendidikan di daerah kita? Sebenarnya sekarang pemerintah itu enggak memandang antara guru negeri dan guru swasta, harusnya,” tambahnya. (ADV)






