nusantarakini.co , PPU – Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai penyeimbang dalam hubungan antara masyarakat dan perusahaan.

Dalam konteks pengawasan dan pengelolaan konflik sosial yang timbul akibat aktivitas usaha, ia menyatakan bahwa dewan harus berdiri di tengah—membela hak warga, namun tetap menjamin kenyamanan berusaha bagi pihak swasta.

“Kita di sini kan melindungi dua belah pihak. Kita melindungi masyarakat, tetapi perusahaan kita buat juga nyaman,” ujar Jhon.

Menurut Jhon, tidak semua aduan dari masyarakat terhadap aktivitas perusahaan bisa serta-merta ditindak tanpa klarifikasi. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan pendekatan berimbang dalam setiap laporan yang masuk ke DPRD, terutama terkait dugaan pelanggaran sosial atau lingkungan oleh perusahaan.

“Jadi tidak semua laporan masyarakat itu kita terima langsung, kita harus kroscek juga. Jadi harus balance,”lanjutnya.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan kehati-hatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan agar tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Ia meyakini bahwa harmonisasi hubungan antara masyarakat dan perusahaan hanya dapat tercapai jika komunikasi terbuka dibangun dan informasi dipastikan akurat.

Lebih jauh, Jhon menyebut bahwa perusahaan tetap menjadi bagian dari objek pengawasan DPRD. Namun, ia juga menegaskan bahwa masyarakat tetap menjadi subjek utama dalam pembelaan kepentingan publik.

“Perusahaan ini bagian dari pengawasan kita, tetapi masyarakat ini bagian dari pembelaan kita,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong seluruh perusahaan di wilayah PPU agar secara aktif dan rutin melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mereka kepada DPRD. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan juga sebagai bahan evaluasi apakah perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya kepada masyarakat sekitar.

“Saya selalu menyampaikan, mestinya perusahaan ini menyampaikan tanggung jawab sosialnya ke masyarakat setiap tahun. Semua perusahaan yang ada di PPU, agar kita tahu apa yang diperbuatnya,” ujarnya. (ADV)