Bernilai Ekonomis, Sampah Plastik Dinilai Bisa Dikelola Tanpa Bebani Pemerintah

nusantarakini.co , PPU – Di tengah persoalan pengelolaan sampah yang belum merata di Penajam Paser Utara (PPU), Anggota Komisi III DPRD, Jhon Kenedy, mendorong perubahan paradigma penanganan limbah plastik.

Ia menilai, jika pengelolaan dilakukan dengan sistematis dan melibatkan partisipasi pihak ketiga maupun masyarakat, maka sampah plastik bisa menjadi sumber penghasilan—bukan sekadar beban pemerintah daerah.

“Kalau sampah plastik itu di kota besar, itu pihak ketiga saja yang memungut tanpa harus dibayar. Karena dari hasil sampah itu saja dia sudah bisa menggaji orang lain,” ujar Jhon.

Menurutnya, peluang ekonomi dari sampah plastik sangat besar apabila dikelola dengan benar. Tidak hanya bernilai jual di pasar daur ulang, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja di sektor informal seperti pengepul, pemilah, hingga pengolah sampah.

“Sampah itu juga jika dikelola secara tepat, akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” lanjutnya.

Jhon mencontohkan praktik pengelolaan sampah yang berhasil di sejumlah daerah di Pulau Jawa, di mana sektor informal telah berperan aktif memungut dan mengolah sampah plastik bahkan hingga dari selokan dan saluran air.

“Saya melihatnya seperti di Jawa, itu sampah plastik di selokan saja diambil oleh pengepul sampah,” katanya.

Ia menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan sistem seperti itu terletak pada keterlibatan masyarakat sejak dari rumah tangga. Menurutnya, pemisahan jenis sampah di tingkat rumah tangga harus menjadi kebiasaan baru di PPU. Dengan memilah sampah sejak awal, pihak ketiga akan lebih mudah masuk dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai guna.

“Bahkan di rumah-rumah di daerah lain itu sudah ada tiga jenis tempat sampah berdasarkan jenisnya,” ujar Jhon.

“Jadi kalau itu sudah diklasifikasi, nanti sudah ada pihak lain yang akan memungut. Enggak perlu pemerintah lagi yang memungut,” imbuhnya. (ADV)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang