nusantarakini.co, PPU – Di tengah upaya mendorong masyarakat kembali bertani, sejumlah petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan kebutuhan mendasar yang masih belum terpenuhi: alat pertanian.

Dalam sejumlah pertemuan reses, Anggota DPRD PPU, Haryono, mengungkapkan bahwa salah satu aspirasi paling banyak muncul adalah permintaan alat seperti handtractor guna menunjang produktivitas di lapangan.

“Ada juga para petani yang meminta aspirasi untuk diakomodir alat-alat pertanian seperti handtracktor, yang sifatnya memang untuk menunjang proses pertanian,” ujar Haryono.

Menurutnya, ketersediaan alat mekanis seperti handtractor bukan hanya mempercepat proses garapan lahan, tapi juga menjadi indikator bahwa pemerintah hadir mendukung kerja petani secara nyata. Selama ini, banyak petani masih bekerja dengan alat manual atau menyewa alat dengan biaya tinggi, yang pada akhirnya menggerus margin hasil panen mereka.

“Itu juga kan output-nya bisa memberikan proses produksi secara maksimal dan mempermudah kerja-kerja mereka,” katanya.

Bagi Haryono, keluhan ini bukan hal baru. Namun ia menilai penting untuk mengangkatnya kembali ke ruang kebijakan agar menjadi perhatian dalam skala prioritas. Ia menekankan, respons cepat dari pemerintah daerah dan DPRD atas kebutuhan seperti ini akan menentukan apakah sektor pertanian lokal dapat tumbuh atau terus stagnan.

“Makanya pemerintah juga harus merespons ini, termasuk juga teman-teman di legislatif lewat aspirasi harus merespons,” ucapnya.

Haryono juga menyinggung komitmen pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan nasional. Ia menyebut bahwa visi Presiden untuk swasembada pangan tidak akan tercapai jika pemerintah daerah lambat merespons kebutuhan dasar petani di daerah. Ketersediaan alat, bibit, pupuk, hingga akses pasar harus berjalan simultan.

“Pertanian ini juga atensi dari Presiden kita untuk mendukung swasembada pangan,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pengadaan alat pertanian bukan hanya soal distribusi. Mekanisme pemanfaatan, perawatan, dan pengelolaan alat juga harus dikoordinasikan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan), agar alat tidak mangkrak dan benar-benar digunakan secara kolektif. (ADV)