nusantarakini.co, SAMARINDA – Hujan lebat yang mengguyur wilayah Samarinda, pada 12 Mei 2025 memicu bencana alam berupa banjir, longsor, dan jalan ambles di sejumlah titik. Salah satu dampak paling signifikan terjadi di wilayah Lempake, di mana sekitar 50 hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami gagal panen.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak pemerintah kota untuk segera menyalurkan dana darurat kepada para petani yang terdampak.

“Jadi nanti saya akan segera berkoordinasi dengan dengan Kepala Pelaksana BPBD selaku penanggung jawab bencana untuk memastikan ganti rugi tepat sasaran,” paparnya pada awak media.

Ia menjelaskan bahwa dana tanggap darurat yang bersumber dari APBD tidak memerlukan mekanisme pembahasan bersama, sehingga penggunaannya dapat langsung dialokasikan sesuai dengan kebutuhan akibat bencana, seperti perbaikan fasilitas umum, properti warga, hingga lahan pertanian yang terdampak.

“Pada prinsipnya, kita mau seluruh fasum dan kerugian pasca banjir dapat tertangani dengan baik. Dana sudah tersedia, yg perlu dipercepat adalah proses verifikasi datanya,” ujarnya.

Terakhir, meski saat ini belum tersedia anggaran khusus untuk penanganan gagal panen, Rohim memastikan bahwa dana tanggap darurat akan dimaksimalkan untuk meminimalkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Prioritas kami adalah mengupayakan untuk segera meringankan beban warga terdampak,” kunci Rohim. (ADV/Saddam)