nusantarakini.co, SAMARINDA – Penanggulangan banjir masih menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Kota Samarinda.

Dalam pertemuan terbaru dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA), dewan kembali menyoroti sejumlah hambatan dalam pengendalian banjir yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyebutkan pertemuan tersebut difokuskan untuk meminta penjelasan teknis dan progres terbaru dari pihak dinas terkait upaya penanganan banjir di tengah tingginya curah hujan belakangan ini.

“Kita ingin memastikan bahwa langkah-langkah antisipasi saat hujan deras sudah benar-benar disiapkan. Mulai dari saluran drainase, sistem pengaliran, hingga upaya teknis di lapangan,” kata Deni.

Salah satu perhatian khusus dari DPRD adalah lemahnya implementasi aturan oleh para pengembang perumahan. Deni menyoroti masih banyaknya kawasan perumahan baru yang tidak dilengkapi dengan kolam retensi sesuai ketentuan.

“Ini menjadi masalah serius. Kolam retensi itu penting untuk mengendalikan limpasan air hujan. Kalau tidak dibangun, maka air langsung lari ke pemukiman warga,” ujarnya.

DPRD juga meminta Dinas PUPR lebih transparan dalam menyampaikan data lokasi yang menjadi prioritas penanganan banjir. Hal ini dinilai penting untuk mendukung penganggaran secara tepat melalui APBD maupun peningkatan PAD.

“Kita ingin tahu secara detail titik-titik rawan yang harus ditangani, supaya kita bisa dorong penganggaran lebih fokus. Semua ini kaitannya dengan dana, dan tentunya butuh kolaborasi lintas sektor,” jelas Deni.

Tak hanya itu, Komisi III juga mengungkapkan adanya laporan teknis dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah mendeteksi potensi pergeseran tanah sejak awal tahun melalui alat pemantau geoteknik. Fakta ini menjadi penegasan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat.

“Alat mereka sudah deteksi potensi sliding sejak Januari, dan ternyata benar, di Februari sudah terjadi pergerakan tanah. Ini menandakan perlunya kesiapsiagaan dari awal, bukan reaktif setelah kejadian,” tambahnya.

Komisi III berkomitmen untuk terus mendorong penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan memastikan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan dilakukan secara ketat, demi menghindari risiko bencana yang bisa dicegah. (ADV/Rangga)