nusantarakini.co, SAMARINDA – Kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi pasca-pertambangan mulai disuarakan oleh DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi II, Viktor Yuan, menegaskan sudah saatnya Kota Tepian memiliki payung hukum yang jelas untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai alternatif ekonomi jangka panjang.

“Industri tambang ini tidak akan bertahan selamanya. Bahkan, kita perkirakan 2026 sudah banyak yang berhenti beroperasi. Maka dari itu, kita harus mulai serius menata sektor pariwisata dari sekarang,” ujar Viktor. Rabu (14/05/2025)

Ia menyayangkan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara menyeluruh soal tata kelola pariwisata di Samarinda. Padahal, menurutnya, potensi yang dimiliki kota ini cukup besar, jika dikelola dengan perencanaan yang matang.

“Kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, pengembangannya akan setengah-setengah. Mulai dari akses jalan, parkir, hingga dukungan infrastruktur lainnya bisa jadi kendala ke depan,” ucapnya.

Viktor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor dalam menyusun regulasi tersebut, agar Perda yang disahkan tidak hanya bagus di atas kertas tapi juga menjawab kebutuhan di lapangan.

“Jangan hanya melibatkan satu atau dua dinas. Semua harus duduk bersama, karena ini menyangkut banyak aspek, dari transportasi hingga promosi,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Pemerintah Kota mempertimbangkan pembentukan Dinas Pariwisata yang berdiri sendiri, guna memperkuat arah pembangunan sektor ini secara lebih fokus.

“Kalau ingin serius, tentu perlu struktur organisasi yang mendukung. Dinas pariwisata sebaiknya berdiri sendiri agar geraknya tidak terbagi dengan urusan lain,” jelasnya.

Sebagai penutup, Viktor menegaskan pembangunan sektor pariwisata bukan sekadar pelengkap, tapi harus disiapkan sebagai pengganti utama ketika sektor tambang tak lagi menopang ekonomi daerah.

“Pariwisata bukan opsi cadangan, tapi harus menjadi tulang punggung baru ekonomi Samarinda. Maka Perda ini harus lahir, dan harus visioner,” pungkasnya. (ADV/Rangga)