nusantarakini.co, SAMARINDA – Upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Kota Samarinda kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda tahun anggaran 2024, sejumlah anggota dewan menilai laporan tersebut belum mencerminkan evaluasi yang berbasis pada capaian nyata di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, menilai penyusunan laporan tahun ini mengulang pola lama. Beberapa bagian bahkan disebut hanya menyalin dokumen dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya tidak mau bicara soal isi substansi, karena kami juga libatkan pakar. Tapi dari sistematika dan penyajiannya, ini seperti dari 2022. Bahkan ada yang copy paste dari LKPJ 2020, terutama di Bab II dan Bab IV,” ujar Anhar. Selasa (15/04/2025)

LKPJ merupakan dokumen strategis yang digunakan DPRD untuk menilai efektivitas kinerja kepala daerah, serta menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan ke depan. Namun, lemahnya penyajian data dan evaluasi membuat DPRD ragu terhadap validitas capaian yang dipaparkan.

Anhar juga menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai terlalu fokus pada proyek-proyek teknis berskala besar, namun minim kolaborasi dan stimulus jangka panjang.

“Proporsi anggaran kita terlalu dipaksakan untuk proyek-proyek teknis ratusan miliar. Harusnya lebih banyak stimulus, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” tegasnya.

Ia mencontohkan proyek terowongan sepanjang 400 meter yang dinilai tidak relevan dalam skema penanganan banjir, yang seharusnya menjadi prioritas.

“Sekarang penanganan banjir sudah bergeser jadi infrastruktur kota. Yang dikerjakan cuma Sungai Karang Mumus (SKM), parit-parit. Contohnya tunnel 400 meter itu, hampir di luar dari skema banjir,” tambahnya.

Selain itu, Anhar menyoroti dominasi instansi teknis seperti PU, Perkim, dan Perhubungan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sementara sektor pendidikan masih minim perhatian.

“Musrenbang sekarang didominasi PU, Perkim, Perhubungan. Padahal pendidikan itu penting. Kita bangun sekolah pun kecil anggarannya, cuma Rp 317 miliar. Ini yang harus dibenahi,” pungkasnya.

DPRD menegaskan akan terus mengawal proses evaluasi LKPJ agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan bukan sekadar formalitas administratif. (ADV/Rangga)