nusantarakini.co, PPU – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyoroti pentingnya efisiensi dalam pendirian Balai Latihan Kerja (BLK). Ia menekankan bahwa pembangunan BLK memerlukan anggaran besar, sehingga harus dipastikan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan memadai untuk menghindari pemborosan anggaran.

Dukungan penuh terhadap pendirian BLK tetap diberikan, terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja terampil di daerah.

“Jangan sampai kita membuat BLK, menyediakan tempat dan fasilitasnya, tetapi orang-orang yang akan dilatih itu jumlahnya terbatas,” ujar Raup.

Menurutnya, keberadaan BLK sangat strategis untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) lokal, namun efektivitasnya akan bergantung pada seberapa besar antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan.

Raup menjelaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran harus dipertimbangkan dengan matang, terutama untuk proyek sebesar BLK yang melibatkan penyediaan fasilitas fisik, peralatan, dan tenaga pengajar.

“Ini biayanya besar, tapi pada prinsipnya kami mendukung, apalagi dengan adanya IKN,” katanya.

Ia menilai bahwa pembangunan BLK harus dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang di PPU, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pembangunan IKN.

Ketua DPRD PPU ini juga menyoroti pentingnya kajian kebutuhan sebelum mendirikan BLK. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan di BLK benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan. (NK/ADV/SR)