nusantakini.co, SAMARINDA – Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran besar-besaran yang dimiliki oleh kementerian/lembaga di tingkatan pusat. Terbesar ada pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yakni sebesar Rp81,38 triliun.

Menyangkut hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menyebut kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berimbas pada sektor infrastruktur, tetapi juga berdampak luas ke berbagai sektor lainnya.

“Ini merupakan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di Kementerian PU, tetapi juga hampir di semua sektor,” jelas Rohim, Senin (18/03/2025)

Ia menilai pengurangan anggaran ini berpotensi memperlambat beberapa proyek infrastruktur di daerah, termasuk di Samarinda. Oleh karena itu, Pemkot Samarinda diharapkan lebih aktif dalam mencari solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

“Pemkot harus aktif berkoordinasi dalam mencari sumber pembiayaan yang tersedia, sehingga dapat menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak,” terangnya.

Lebih lanjut, Rohim mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar proyek di Samarinda masih mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, menurut dia, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.

“Saya belum menganalisis dampaknya secara menyeluruh, tetapi melihat kondisi saat ini, sebagian besar proyek memang menggunakan APBD dan dana bagi hasil,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pembangunan di kota ini tidak terhambat akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut. (ADV/Ryan)