NUSANTARAKINI.co, PPU – Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) terhadap akses masyarakat di tiga kelurahan, yakni Jenebora, Gresik, dan Pantai Lango.

Proyek besar yang tengah berjalan ini, yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan transportasi dan mobilitas di kawasan IKN, ternyata menyebabkan perubahan signifikan pada jalur akses yang digunakan oleh warga setempat.

Thohiron menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan kebutuhan proyek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

“Mengenai bandara VVIP yang sudah berjalan, saya melihat dampaknya terhadap tiga kelurahan, yaitu Jenebora, Gresik, dan Pantai Lango,” ujar Thohiron, mengawali pembicaraan mengenai kendala yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Menurutnya, dengan adanya bandara yang menjadi kawasan vital dan tidak bisa dilalui sembarangan, akses menuju dan dari ketiga kelurahan tersebut menjadi lebih sulit. Hal ini berimbas pada mobilitas masyarakat yang harus menempuh jalur yang lebih panjang untuk mencapai tujuan mereka, yang sebelumnya bisa dijangkau dengan lebih mudah.

Thohiron mengungkapkan bahwa perubahan akses ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga, terutama bagi mereka yang bergantung pada jalan-jalan yang telah lama digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

“Akses mereka sekarang harus memutar cukup jauh karena bandara ini menjadi kawasan vital yang tidak bisa dilalui sembarangan,” jelasnya.

Dengan perubahan ini, masyarakat yang sebelumnya dapat menikmati akses langsung ke pusat kota atau ke fasilitas lainnya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus menempuh perjalanan jauh dan melewati jalur yang lebih kompleks.

Namun, Thohiron mengingatkan bahwa meskipun bandara tersebut penting untuk kemajuan dan pembangunan kawasan IKN, hal ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat setempat.

Ia mendorong agar pihak pengelola bandara dan pemerintah daerah mencari solusi alternatif yang dapat mempertahankan aksesibilitas masyarakat, sambil memastikan bandara tetap berfungsi dengan baik.

“Harusnya, pihak bandara mencari alternatif agar akses tetap terjaga, jadi bandara tetap bisa beroperasi, tetapi masyarakat juga tidak kehilangan akses yang sudah ada sebelumnya,” kata Thohiron, menekankan pentingnya keberlanjutan akses bagi masyarakat yang terdampak.

Sebagai langkah awal, Thohiron menyarankan agar pemerintah daerah, bersama dengan pengelola bandara, melakukan kajian menyeluruh terkait dampak pembangunan bandara terhadap mobilitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Ia berpendapat bahwa dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan masyarakat, solusi yang menguntungkan semua pihak bisa ditemukan.

“Solusi ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, namun juga mendukung kelancaran operasional bandara,” ujar Thohiron, menekankan pentingnya integrasi antara proyek pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Thohiron optimis bahwa masalah ini dapat segera diatasi jika semua pihak bekerja sama untuk menemukan alternatif yang memadai. Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD PPU akan terus mengawal perkembangan proyek bandara VVIP ini agar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

“Percayalah, nanti hal ini akan segera diurus karena memang solusi ini yang terbaik,” tegasnya, menutup pembicaraan dengan harapan agar solusi jangka panjang yang menjaga keseimbangan antara proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat segera ditemukan. (Adv/DPRDPPU)