DPRD PPU Desak Pemerintah Berikan Kompensasi Memadai bagi Masyarakat Transmigrasi

NUSANTARAKINI.co, PPU – Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menegaskan pentingnya pemberian kompensasi yang memadai bagi masyarakat transmigrasi yang telah menguasai lahan selama puluhan tahun.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat yang telah lama tinggal dan mengolah tanah tersebut harus mendapatkan penggantian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam hal aksesibilitas dan kualitas hidup.

Menurut Thohiron, kompensasi tersebut harus memastikan bahwa masyarakat tidak merasa dirugikan dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

“Kalau saya sebagai warga transmigrasi yang sudah menguasai lahan puluhan tahun, tentunya saya berharap lahan yang saya punyai itu kedepannya memiliki akses jalan yang cukup,” ujar Thohiron.

Ia menekankan bahwa aksesibilitas sangat penting bagi masyarakat transmigrasi, karena jalan yang baik akan memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses sumber daya, berjualan, dan mengembangkan usaha.

Oleh karena itu, pemindahan lahan yang dilakukan dalam rangka proyek-proyek besar harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat yang terdampak.

Namun, Thohiron juga menyayangkan bahwa seringkali dalam proyek-proyek pembangunan, masyarakat transmigrasi yang telah menguasai lahan bertahun-tahun dipindahkan lebih jauh lagi dari tempat tinggal mereka sebelumnya.

Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang lebih jauh dari akses utama.

“Namun, ketika masa proyek datang, masyarakat malah dipindahkan lebih jauh lagi, sehingga kompensasi yang diberikan harus benar-benar memadai agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” pungkasnya. (Adv/DPRDPPU)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun