NUSANTARAKINI.co, PPU – Dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tidak membebani anggaran daerah, Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menekankan pentingnya pelibatan pemerintah provinsi atau pihak ketiga untuk turut serta dalam pendanaan dan pengelolaan proyek-proyek besar.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian DPRD PPU adalah rencana pembangunan jembatan penghubung Nipah-Nipah–Melawai. Menurut Jamaluddin, proyek ini memiliki dampak besar bagi kemajuan dan aksesibilitas wilayah, namun, pembiayaan yang dibutuhkan juga tidak sedikit.

Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa proyek infrastruktur dengan skala besar sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.

“Proyek semacam ini seharusnya menjadi tanggung jawab provinsi dan pusat,” ujar Jamaluddin, menekankan bahwa APBD PPU lebih baik dialokasikan untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami di PPU akan mendorong agar provinsi atau pihak ketiga bisa turut terlibat dalam proyek ini,” tambahnya.

Dalam pandangannya, keterlibatan provinsi atau pemerintah pusat bukan hanya meringankan beban anggaran daerah tetapi juga mempercepat penyelesaian proyek strategis yang bersifat jangka panjang.

Jembatan penghubung Nipah-Nipah–Melawai tidak hanya menjadi jalur utama yang akan menghubungkan PPU dengan wilayah sekitarnya, tetapi juga mendukung akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam tahap pembangunan.

Bagi Jamaluddin, dukungan dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya akan memberikan kekuatan finansial dan keberlanjutan proyek yang lebih baik, dibandingkan jika hanya mengandalkan dana dari PPU sendiri. (Adv/DPRDPPU)