DPRD PPU Dorong Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Nelayan

NUSANTARAKINI.co, PPU – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti urgensi bagi para nelayan di daerahnya untuk mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan bahwa dengan adanya jaminan ini, nelayan dapat menjalankan aktivitas mereka dengan rasa aman, berkat perlindungan kesehatan yang tersedia jika terjadi insiden tak terduga.

“Dengan adanya jaminan tersebut, para nelayan bisa aman bekerja jika terjadi sesuatu dengan dirinya,” ujarnya.

Bijak juga mengungkapkan bahwa perhatian kepada nelayan ini terwujud dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Raperda ini mencakup layanan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk asuransi yang ditujukan untuk melindungi para nelayan.

“Dalam pembahasan Raperda tersebut, mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan semacam asuransi lah untuk para nelayan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa layanan BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan, mengingat risiko tinggi yang dihadapi nelayan saat bekerja. Para nelayan sering kali terpapar pada kondisi berbahaya, seperti cuaca buruk dan gelombang tinggi.

“Karena memang kan pekerja nelayan itu kita tahu sendiri, dalam situasi tertentu misalnya kaya ada cuaca buruk, gelombang besar,” jelasnya.

Bijak menekankan bahwa dengan adanya regulasi ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan tersebut secara terstruktur dan mencadangkan anggaran setiap tahun untuk para nelayan di PPU.

“Ke depannya, ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan jaminan tersebut dan wajib menganggarkannya setiap tahun untuk para nelayan,” pungkasnya. (Adv/DPRDPPU)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang