Jamaluddin Menegaskan Pentingnya Perencanaan Program Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

NUSANTARAKINI.co, PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, kembali menegaskan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar inisiatif tanpa dasar.

Menurutnya, pemerintah daerah, terutama dinas-dinas terkait, harus memastikan bahwa setiap program yang direncanakan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan efektif dan tepat sasaran.

“Karena harapan kita, yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan itu adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar keinginan atau inisiatif semata,” kata Jamaluddin.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam rangka mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang sudah direncanakan agar tidak ada pemborosan anggaran dan kegiatan yang sia-sia.

Jamaluddin mengungkapkan bahwa DPRD PPU sangat memperhatikan bagaimana setiap dinas membuat perencanaan anggaran. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya muncul alasan kekurangan anggaran, karena perencanaan anggaran dibuat oleh dinas terkait.

“Jadi, kalau dibilang tidak ada anggaran, sebenarnya hal itu harus dipertanyakan, karena dinas yang membuat perencanaan itu,” lanjutnya.

Menurutnya, ketika ada dinas yang menyatakan kekurangan anggaran untuk melaksanakan program, DPRD berhak mempertanyakan bagaimana proses perencanaan tersebut dilakukan.

Lebih lanjut, Jamaluddin menjelaskan bahwa dinas-dinas di PPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perencanaan program dan anggaran dilakukan dengan hati-hati dan akurat. Dalam perencanaan anggaran, setiap dinas harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama.

Jika perencanaan dilakukan dengan asal-asalan atau hanya mengikuti keinginan inisiatif tanpa mempertimbangkan kebutuhan, maka hasilnya tidak akan optimal.

Jamaluddin memperingatkan bahwa hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi, terutama mengingat semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan yang pesat, termasuk dengan adanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Adv/ DPRDPPU)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang

    Samri Lakukan Pelepasan Peserta Kegiatan Pembinaan Generasi Muda di Samarinda Seberang