NUSANTARAKINI.co, SAMARINDA – Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mencapai 78,2 pada akhir 2023 atau tertinggi ketiga nasional. Hal ini pun mendapatkan respons positif oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Menurutnya, IPM yang tinggi juga harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. Salah satunya yaitu Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan IPM terendah 69,59 dan Kota Samarinda mendapatkan IPM tertinggi yaitu 82,32.

Selain perkembangan IPM Kaltim, Hasanuddin juga menyoroti kontradiksi antara capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Terjadi kontradiksi antara capaian tingkat kemiskinan terhadap capaian PDRB Kaltim. Tingginya PDRB atau PDRB per kapita Kaltim tidak terkorelasi dengan rendahnya tingkat kemiskinan,” ungkap Hasanuddin.

Pada 2022, Kaltim mencatatkan PDRB tertinggi di Kalimantan, bahkan PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Namun, tingkat kemiskinan Kaltim mencapai 6,11 persen pada 2023, tertinggi di Kalimantan dan belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara, Tingkat kemiskinan ekstrem juga mencapai 1,55 persen pada 2022, tertinggi di regional Kalimantan.

Hasanuddin menilai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

Terlebih, ia menggarisbawahi sistem informasi dan otoritas DPRD dalam proses perencanaan pembangunan. Sementara, DPRD Kaltim hanya memiliki otoritas verifikasi awal, pemantauan, dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diyakini akan berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara keseluruhan.

“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus diukur dengan indikator yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” jelasnya.

Hasanuddin berharap agar pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2024-2029. (Adv/DPRDKaltim)