DPRD Kaltim Minta Pemprov Evaluasi Sistem Zonasi Sekolah

NUSANTARAKINI.co, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Menurutnya, sistem zonasi saat ini belum sepenuhnya adil dan dinilai merugikan beberapa pihak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di area dengan fasilitas sekolah yang terbatas.

“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” ujar Damayanti, Rabu (6/11/2024).

Damayanti menjelaskan bahwa daya tampung sekolah menjadi salah satu sumber utama permasalahan dalam sistem zonasi ini. Ia menilai bahwa kapasitas sekolah yang terbatas membuat beberapa siswa terpaksa tidak mendapatkan akses ke sekolah negeri di sekitar mereka.

“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti ketidakmerataan fasilitas sekolah negeri yang berdampak pada munculnya sekolah-sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati. Menurutnya, hal ini memperparah kesenjangan dalam sistem pendidikan di Kaltim.

“Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” ucap Damayanti.

Damayanti menekankan bahwa permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Pemerintah, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem zonasi agar ke depannya sistem ini bisa lebih adil dan tidak merugikan pihak manapun. (Adv/DPRDKaltim)

  • Related Posts

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    nusantarakini.co, SAMARINDA – Polemik akses jalan di Perumahan STV, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, kembali mengemuka. Warga hingga kini masih menggunakan jalur yang melintasi tanah pribadi, sementara…

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    nusantarakini.co, SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti panjangnya persoalan akses jalan menuju Perumahan STV di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara. Selain status lahan yang bukan milik pemerintah, persoalan ini semakin…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    Aris Nur Huda: Kaltim Siap Gelar Munas HIPMI XVIII Tahun 2026

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    HIPMI Samarinda Gandeng Bandara APT Pranoto Perluas Pasar UMKM Lokal

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Akses Jalan Perumahan STV Samarinda, DPRD Usulkan Skema Hibah Lahan sebagai Solusi

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Polemik Perumahan STV Batu Cermin, Akses Jalan Buntu Sampai Izin Bermasalah

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    Adnan Sosialisasikan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun

    APBD Samarinda 2026 Sebesar Rp3,18 Triliun