NUSANTARAKINI.co , PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti pentingnya percepatan serapan anggaran, khususnya dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dan APBD murni.
Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menegaskan bahwa jika tahap-tahap penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak dilakukan secara tepat waktu, maka ada risiko anggaran daerah akan berantakan, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program-program penting yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.
“Kenapa kita percepat perubahan itu? Supaya serapan anggarannya juga bisa dipercepat. Kemudian, timeline untuk APBD murni tentu tahapannya harus kita lalui,” ujar Syahrudin dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan bahwa percepatan serapan anggaran sangat penting untuk memastikan program-program yang telah dianggarkan dapat segera dilaksanakan, terutama di tengah tahun berjalan.
Dengan demikian, pemerintah daerah bisa menghindari situasi di mana program-program terhambat atau bahkan tidak bisa dilaksanakan akibat keterlambatan dalam penyusunan dan penyerapan anggaran.
Menurut Syahrudin, percepatan ini juga bertujuan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program, terutama dalam APBD perubahan yang kerap kali menjadi acuan untuk penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Jadi, kalau ada yang tertinggal, pasti nanti APBD kita bisa berantakan,” tegas Syahrudin.
Ia menambahkan bahwa jika tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD tidak dilakukan dengan baik dan tepat waktu, maka pelaksanaan program yang sudah direncanakan bisa terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target pembangunan di PPU.
Lebih lanjut, Syahrudin menyoroti bahwa APBD perubahan berperan penting dalam menyesuaikan kebutuhan anggaran yang muncul di pertengahan tahun, termasuk untuk menyesuaikan alokasi dana yang belum terserap atau mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan baru yang belum terakomodasi di APBD murni.
Oleh karena itu, percepatan serapan anggaran melalui APBD perubahan menjadi kunci agar program-program yang membutuhkan penyesuaian anggaran dapat tetap berjalan lancar tanpa ada penundaan. (Adv/DPRDPPU)






