NUSANTARAKINI.co, PPU – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap masa depan para atlet setelah mereka tidak lagi produktif di dunia olahraga.

Menurutnya, masa depan seorang atlet sering kali tidak jelas ketika mereka melewati usia produktif, yaitu sekitar 35 hingga 40 tahun.

Untuk itu, Thohiron mendesak pemerintah agar menyediakan jaminan hidup bagi para atlet setelah mereka pensiun, seperti halnya pekerja di sektor lain yang menerima tunjangan pensiun.

“Kalau atlet sudah menginjak usia 35 sampai 40 tahun ke atas, mau ngapain dia?” tanya Thohiron.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib para atlet yang sering kali menghadapi ketidakpastian setelah karir mereka di dunia olahraga berakhir.

Menurutnya, tanpa jaminan hidup yang memadai, para atlet yang pernah berjuang dan mengharumkan nama daerah serta bangsa akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa tua.

Thohiron membandingkan nasib atlet dengan pekerja di sektor lain, di mana mereka mendapatkan jaminan pensiun setelah menyelesaikan masa kerjanya.

“Sehingga nanti kalau seseorang menjadi atlet, itu menjadi suatu kebanggaan karena ada jaminan masa tua,” ujarnya.

Ia berharap agar menjadi atlet di Indonesia dapat dipandang sebagai profesi yang terhormat dan memberikan kebanggaan bagi setiap orang, tidak hanya ketika mereka berada di puncak karier, tetapi juga ketika mereka memasuki masa pensiun.

Menurut Thohiron, dengan memberikan jaminan masa tua bagi para atlet, pemerintah tidak hanya memastikan kesejahteraan mereka di masa depan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepastian bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi atlet.

Banyak orang yang enggan menjadikan atlet sebagai profesi utama karena ketidakpastian masa depan setelah mereka tidak lagi aktif.

“Sama seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan, karena pada akhirnya dia dapat pensiun, kan begitu,” lanjutnya, membandingkan sistem pensiun pekerja di perusahaan dengan nasib atlet yang hingga kini belum mendapatkan perlindungan yang sama. (Adv/DPRDPPU)